Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Medsos Indonesia

Suarabmi.co.id – Fenomena “17+8 Tuntutan Rakyat” viral di media sosial sejak 30 Agustus 2025, dipopulerkan oleh figur publik seperti Jerome Polin dan Fathia Izzati.

Gerakan ini lahir dari aksi demonstrasi di berbagai kota Indonesia, menyikapi isu kenaikan tunjangan DPR, tindakan represif aparat, serta kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tertabrak kendaraan Brimob.

Makna 17+8
Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sedangkan 8 mewakili jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.

Dikutip suarabmi.co.id dari CNBC, Selasa (2/9), berikut ini adalah hasil rangkuman sejumlah tuntutan yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Kenaikan Pangkat untuk Polisi yang Jadi Korban Kericuhan Demo

Tuntutan dalam 1 Minggu

Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025:

Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

1. Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
3. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tugas Ketua Umum Partai Politik

1. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
2. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
3. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
2. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
2. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

1. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
2. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
3. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Baca Juga: Pasien Meninggal Usai Operasi di RS Tseung Kwan O Hong Kong, Diduga Kelalaian Medis

Tuntutan Dalam 1 Tahun

Berikut adalah tuntutan dengan tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
   1. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik.
   1. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
   1. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
   1. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini
   1. DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
   1. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah
   1. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat
   1. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
   1. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini
   1. Tunjukkan komitmen serius memberantas korupsi
   1. Diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
   1. DPR harus merevisi UU Kepolisian
   1. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
   1. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini
   1. DPR harus mulai revisi UU TNI
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
   1. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi
   1. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
   1. Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan
   1. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh
   1. Evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN. (*)

Ikuti Berita Terbaru dan Pilihan Kami
Dapatkan update berita langsung melalui aplikasi WhatsApp dengan bergabung di Suarabmi.co.id WhatsApp Channel. Pastikan kamu telah menginstal aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkini.