Suarabmi.co.id – Nasib tragis kembali menimpa seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Medan, Sumatera Utara, yang berinisial FS (bermarga Sinuhaji). Warga Jalan T Amir Hamzah itu dikabarkan meninggal dunia di Kamboja, dengan dugaan kuat karena mengalami penganiayaan. Kabar kematiannya sempat viral di media sosial sejak awal Oktober 2025.
Aktivis dan pendamping PMI, Dra Veronika Sitanggang MPsi, membenarkan kabar duka tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihak keluarga saat ini tengah mencari dukungan untuk memulangkan jenazah FS ke Indonesia.
“Sepertinya sejak tiga hari lampau, maksudnya Sabtu (4/10), berita kematian pahlawan devisa itu mengemuka sehubungan pihak keluarga membutuhkan pendampingan untuk memulangkan jasad kerabatnya,” ujarnya, dikutip suarabmi.co.id dari Harian SIB.
Untuk memulangkan jenazah dari Kamboja ke tanah air, dibutuhkan biaya besar, yakni sekitar 8.500 dolar AS atau lebih dari Rp130 juta. Biaya tinggi tersebut menjadi hambatan besar bagi keluarga, apalagi FS diduga berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural.
Meski Veronika tidak bisa memastikan rincian biaya, ia menekankan pentingnya mengikuti jalur resmi saat hendak bekerja ke luar negeri. Ia mengingatkan bahwa kasus-kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran lainnya.
“Saya hanya mengimbau, kasus-kasus kematian yang diduga tak wajar dan terkait scam, sudahi. Jangan tergiur kerja di luar negeri tanpa melalui prosesur yang jelas atau dalam perlindungan hukum,” tegasnya.
Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, jenazah FS tampak memiliki bekas lebam, yang memicu dugaan kuat bahwa ia menjadi korban kekerasan. Dugaan ini diperkuat dengan kasus serupa yang terjadi sepekan sebelumnya, di mana seorang warga Langkat bernama Argo Prasetyo juga meninggal dunia di Kamboja dalam kondisi mencurigakan.
Veronika menambahkan bahwa semakin banyak pekerja migran yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya mereka yang bekerja di sektor scam dan tidak memiliki dokumen resmi. Akibatnya, ketika mereka wafat atau mengalami masalah hukum, proses pemulangan jenazah atau pendampingan hukum menjadi sangat sulit.
“Pemerintah harus sangat selektif menerbitkan surat-surat terkait administrasi kependudukan bagi warga yang hendak ke luar negeri,” jelasnya. Ia berharap negara hadir dalam kasus seperti ini agar tidak semakin banyak PMI yang menjadi korban praktik ilegal dan kekerasan di luar negeri.***
Ikuti Berita Terbaru dan Pilihan Kami
Dapatkan update berita langsung melalui aplikasi WhatsApp dengan bergabung di Suarabmi.co.id WhatsApp Channel. Pastikan kamu telah menginstal aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkini.
