Suarabmi.co.id – Undang-Undang Khusus Ketahanan yang mengatur pemberian dana tunai sebesar NT$10.000 untuk seluruh penduduk Taiwan telah resmi disahkan melalui pembacaan ketiga di Yuan Legislatif dan diumumkan oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Jumat 5 September 2025.
Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, implementasi harus dimulai dalam waktu satu bulan setelah pengumuman, yang berarti pencairan dana bisa dimulai paling cepat pada bulan Oktober.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyampaikan pada Sabtu 6 September 2025, bahwa pemerintah akan mengusulkan anggaran tambahan minggu depan, termasuk penambahan dana sebesar NT$1 miliar untuk memastikan Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Permanen (APRC) juga mendapat bantuan tersebut.
Dalam kunjungannya ke Pameran Elektronik Taipei, PM Cho mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran khusus terkait UU Ketahanan akan dibahas dalam rapat kabinet pada Kamis 11 September 2025.
Dalam laporan Rti yang dikutip suarabmi.co.id, PM Cho menegaskan pemerintah bergerak cepat untuk memenuhi harapan publik terhadap pencairan dana tunai ini.
PM Cho juga mengenang bantuan yang diberikan industri elektronik saat bencana Taifun Danas, di mana banyak peralatan rumah tangga disumbangkan ke wilayah terdampak. Ia menyebut bantuan ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih pemerintah atas kepedulian tersebut.
Menurut Keputusan Presiden yang dirilis pada Jumat (5/9), batas anggaran dalam UU Ketahanan meningkat dari NT$545 miliar menjadi NT$570 miliar, termasuk di dalamnya pemberian tunai NT$10.000 per orang.
Undang-undang juga menetapkan bahwa proses pencairan harus dimulai paling lambat satu bulan setelah diumumkan. Jika Yuan Eksekutif merampungkan proses penganggaran pekan depan, maka masyarakat bisa mulai menerima bantuan tunai pada bulan Oktober.
Sumber pemerintahan menyebut, metode penyaluran dana kemungkinan besar akan mengikuti pola distribusi tahun 2023, saat bantuan NT$6.000 dibagikan. Model itu mencakup lima metode: pendaftaran transfer langsung ke rekening bank, penarikan tunai melalui ATM, pencairan di kantor pos, distribusi khusus ke daerah terpencil, dan transfer otomatis untuk kelompok tertentu.
PM Cho kembali menekankan bahwa bantuan kali ini tidak hanya ditujukan bagi warga negara Taiwan, tetapi juga mencakup pemegang APRC dari luar negeri. Pemerintah telah menyiapkan tambahan dana NT$1 miliar demi tujuan tersebut.
Terkait hal ini, anggota legislatif dari Partai Kuomintang (KMT), Lai Shyh-bao (賴士葆), menyatakan bahwa partainya akan segera membahas penganggaran untuk realisasi pemberian tunai tersebut, sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dalam pertemuan bersama legislator partai berhaluan hijau yang berlangsung pada Jumat malam (5/9), Presiden Lai mengingatkan tentang tiga potensi risiko yang diibaratkan sebagai “angsa hitam”: kemungkinan kenaikan tarif, hasil gerakan recall massal, dan bencana akibat angin topan. Ketiga hal ini, menurut Presiden, bisa datang tanpa diduga dan harus diantisipasi dengan serius.***
Ikuti Berita Terbaru dan Pilihan Kami
Dapatkan update berita langsung melalui aplikasi WhatsApp dengan bergabung di Suarabmi.co.id WhatsApp Channel. Pastikan kamu telah menginstal aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkini.
