Gaji tenaga kerja wanita (TKW) atau pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik (informal) di Taiwan naik dari 17 NT menjadi 20 NT. Kenaikan ini setara dengan Rp8,4 juta menjadi 20 ribu NTD atau Rp9,9 juta.
Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu mengapresiasi langkah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, yang bernegosiasi dengan Taiwan.
Proses tersebut menuai hasil hingga Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.
“Tadi juga disampaikan soal Taiwan ya bagaimana BP2MI mampu merundingkan, memperjuangkan gaji pekerja migran kita yang ada di Taiwan itu dari 17 ribu NTD menjadi 20 ribu NTD kemudian fee agensi bisa dihilangkan,” ujar Masinton di Hotel El Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 15 Agustus 2022.
Selain kenaikan upah, Menaker Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar 1.000 NTD. Ini berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama tiga tahun dengan majikan yang sama.
“Nah ini kan menurut saya upaya-upaya yang dilakukan negara, memaksimalkan baik itu penerimaan yang diterima dari hasil kerja pekerja migran kita maupun pengeluaran-pengeluaran yang enggak penting. Seperti pengeluaran yang memberatkan atau membebani pekerja migran kita di Taiwan,” ujar Masinton.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan para PMI merupakan duta bangsa yang layak diberikan perlakuan hormat oleh negara, dengan dilepas secara resmi dan diberikan fasilitas yang pantas.
“Tugas negara adalah memberikan berbagai fasilitas yang membuat dia mudah bekerja kemudian juga merasa ringan karena berbagai fasilitas disiapkan dan juga biaya yang dibantu oleh pemerintah,” kata Benny.
