Suarabmi.co.id – Pada Minggu, 15 Desember 2024, kelompok-kelompok yang membela hak pekerja migran di Taiwan mendesak pemerintah untuk menindak agensi tenaga kerja yang menahan izin kerja dan dokumen penting lainnya secara ilegal.
Aksi ini dipimpin oleh Domestic Caretaker Union dan Taiwan International Workers Association, yang menyampaikan tuntutan mereka di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) di Taipei.
Dalam laporan CNA yang dikutip Suarabmi, kelompok-kelompok tersebut menegaskan bahwa izin kerja dan dokumen transfer adalah hal yang sangat vital bagi pekerja migran di Taiwan.
Baca juga: Perawat di Taiwan Ketiban Rezeki Warisan dari Majikan, Keluarga Ahli Waris Ngamuk!
Dokumen ini membuktikan kelayakan mereka untuk bekerja serta menentukan masa berlaku Kartu Izin Tinggal Alien (ARC) dan manfaat sosial mereka.
Namun, agen tenaga kerja sering menahan dokumen tersebut dengan alasan “melindungi” pekerja, bahkan meminta biaya tambahan seperti “biaya perekrutan” atau “biaya dokumen.”
Mereka mendesak MOL untuk meningkatkan sanksi terhadap agen atau pemberi kerja yang menahan dokumen dan memastikan bahwa pekerja memiliki akses penuh terhadap izin kerja, paspor, dan ARC mereka.
Baca juga: Cerai karena Pihak Ketiga, Artis Ini Sebut Sang Ayah jadi TKI karena Tak Kunjung Jenguk Sang Anak
Menanggapi hal ini, Lee Hui-fen, pejabat di MOL, menyatakan bahwa penahanan dokumen tanpa izin pekerja dapat dikenai denda antara NT$60.000 (Rp29,5 juta) hingga NT$300.000, sesuai dengan Undang-Undang Layanan Pekerjaan.
Agen yang memungut biaya ilegal juga dapat kehilangan izin operasionalnya. Lee mengungkapkan bahwa MOL telah menerima lebih dari 2.000 keluhan terkait penahanan dokumen tahun ini, dengan sekitar 2.800 dokumen berhasil dikembalikan.
Sementara itu, 58 kasus lainnya masih dalam penyelidikan. Selain itu, MOL juga tengah memeriksa 175 agen tenaga kerja dan berkoordinasi dengan lebih dari 550 pemberi kerja serta pekerja mereka.***
