Suarabmi.co.id – Kekurangan tenaga kerja di Taiwan merupakan masalah serius, tak mengherankan jika mereka mulai mendatangkan pekerja dari India.
Ho Chun-hsin, Presiden Kamar Dagang Taiwan di India, menjelaskan bahwa Taiwan sebenarnya bukan satu-satunya pilihan bagi pekerja migran, dan mereka harus memanfaatkan peluang yang ada.
Akash, seorang pria India berusia 24 tahun mengaku belum pernah bekerja di luar negeri dan mengakui bahwa jika ada peluang yang baik, dia akan meninggalkan India untuk datang ke Taiwan dan berkembang.
Menghadapi kekurangan pekerja yang terus berlanjut di industri Taiwan, mendatangkan pekerja India menjadi sangat penting.
Baca Juga: Pengungsi Afghanistan Hampir Babak Belur Gara-gara Bawa Kabur Gadis Batam
Gubernur di Mizoram, India, mengungkapkan bahwa dia telah mulai mengirim pemuda dari negara bagian tersebut untuk belajar bahasa Taiwan.
Namun di sisi lain kelompok buruh Taiwan juga khawatir bahwa ini dapat mengurangi peluang kerja bagi warga lokal.
Menteri Tenaga Kerja menjamin bahwa jumlah rekrut awal tidak akan melebihi 1.000 orang, dan pendekatan ganda antara rekrutmen langsung dan melalui agen akan diterapkan.
Baca Juga: 13 Penjahat dari Taiwan ini Ditendang Jenderal Imigrasi Gara-gara Ngumpet di Indonesia
Meskipun demikian, pengusaha Taiwan mengakui masih terdapat tantangan dalam proses ini.
Para ahli menganalisis bahwa pemerintah saat ini belum sepenuhnya siap, terdapat keraguan mengenai jaminan kondisi kerja untuk pekerja migran, dan masyarakat Taiwan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang India.
Dikutip suarabmi.co.id dari TW News, reporter Liu Yuxuan mengatakan, “Mengenai kedatangan pekerja migran dari India ke Taiwan, saat ini Taiwan memprioritaskan uji coba skala kecil di industri manufaktur, dengan prioritas diberikan kepada pengusaha Taiwan yang mendirikan pabrik di India.”
Selama 20 tahun terakhir, sumber utama pekerja migran di Taiwan berasal dari Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Kini, dengan penambahan India, terdapat beberapa opsi, tetapi langkah dukungan yang memadai diperlukan untuk mengatasi keraguan publik.***