Suarabmi.co.id – Ainul Mardhyah, seorang penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), turut menyuarakan hak-hak buruh migran dan pentingnya efisiensi anggaran pendidikan dalam aksi “Indonesia Gelap” yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Senin, 17 Februari 2025.
Pada kesempatan tersebut, Ainul Mardhyah yang merupakan anak seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, mengungkapkan keprihatinannya atas pemotongan beasiswa afirmasi yang mencapai 10 persen.
Sebagai penerima beasiswa ini, Ainul berhak untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut, yang dinilai akan mempengaruhi masa depan pendidikannya.
Aksi tersebut merupakan bagian dari protes yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan Jawa Barat (BEM SI Kerakyatan Jabar) yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah terhadap rakyat.
Baca juga: Suami Selingkuh Saat Kholipah Jadi TKW Singapura, Pulang ke Indonesia Malah Dilaporkan Mertua
Aksi yang dikenal dengan sebutan “Indonesia Gelap” ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Ainul, yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, juga menyampaikan pandangannya mengenai kondisi buruh migran Indonesia. Menurutnya, sektor buruh migran merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian Indonesia, namun perlindungan terhadap mereka masih sangat kurang.
“Beasiswa afirmasi ini berasal dari hasil kerja keras buruh migran, termasuk ayah saya yang bekerja di Malaysia. Oleh karena itu, saya merasa berhak untuk menuntut kebijakan ini,” ungkap Ainul.
Baca juga: Pengemudi Mabuk Menabrak Tiang Listrik di Taichung, Mobil Hancur Total
Selain itu, Ainul juga mengangkat isu ketidakadilan yang dialami buruh migran, terutama pekerja rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa banyak pekerja yang pulang ke Indonesia dalam kondisi sangat memprihatinkan, bahkan mengalami kekerasan fisik.
“Ada yang pulang dengan hidung patah atau telinga hilang, namun mereka tidak mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Ainul juga menyentuh soal kondisi politik dan sosial Indonesia yang masih terjebak dalam sistem feodal dan kolonial.
Menurutnya, banyak kebijakan luar negeri dan industri yang dikuasai oleh perusahaan asing, yang mengarah pada ketidakmerataan ekonomi di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah industri pertanian di pedesaan yang masih dikuasai oleh tuan tanah besar, sementara petani kecil masih hidup dalam kemiskinan.
Ia berharap Indonesia dapat segera melaksanakan reforma agraria dan industrialisasi nasional yang sesungguhnya. Terutama dalam bidang pendidikan, Ainul menekankan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini tidak memenuhi prinsip keilmuan dan demokrasi.
Menurutnya, hanya kalangan ekonomi menengah ke atas yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, sementara masyarakat miskin terpinggirkan.
“Di negara ini, hanya orang kaya yang bisa kuliah. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, baik yang miskin maupun kaya. Itu sudah dijamin dalam UUD 1945 dan merupakan tanggung jawab negara untuk mencapainya,” tegas Ainul.***
Ikuti Berita Terbaru dan Pilihan Kami
Dapatkan update berita langsung melalui aplikasi WhatsApp dengan bergabung di Suarabmi.co.id WhatsApp Channel. Pastikan kamu telah menginstal aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkini.
